Pemerintah Luncurkan Aplikasi Terpadu Untuk Mudik Lebaran 2017

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) berbincang bersama Menkominfo Rudiantara (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seusai peluncuran aplikasi Ayo Mudik di Posko Nasional Angkutan Lebaran 2017 Kemenhub, Jakarta, Kamis (15/6) Sumber : Antara Foto

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan aplikasi mobile ‘Ayo Mudik' sebagai panduan perjalanan saat Lebaran 2017. Aplikasi ini merupakan yang kali pertama menyediakan informasi terpadu mengenai jalur mudik, fasilitas di sepanjang jalur perjalanan, serta titik kemacetan.

“Ada juga informasi dari BMKG soal cuaca, polisi, lokasi SPBU dari Pertamina, masjid, dan ATM dari perbankan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (15/6).

Rudiantara menjelaskan sebelum peluncuran ‘Ayo Mudik' tersedia berbagai aplikasi yang menyediakan informasi, namun sifatnya belum terpadu. ‘Ayo Mudik', kata dia, menyediakan informasi yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, ESDM, BMKG, Kepolisian RI dan lainnya.

Aplikasi ini dibuat hasil kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan startup Kudo Digital Solutions. “Pengembangannya dilakukan oleh tim pengembang Indonesia yang bertalenta dalam waktu kurang dari satu bulan,” kata Rudiantara.

Perangkat ini berbasis peta yang dilengkapi berbagai informasi seputar mudik. “Kita dipandu seperti saat memakai Google Maps atau Waze,” ucap Rudiantara.

‘Ayo Mudik' telah melalui tahap uji coba, namun saat ini masih belum optimal untuk digunakan. “Ini belum 100 persen tapi sudah diuji coba di jalur utara, tol, dan selatan. Walau poskonya belum ada, tapi akurasinya cukup bagus,” tuturnya. Saat ini, aplikasi telah dapat diunduh melalui ponsel pintar berbasis Android via Playstore.

Aplikasi ini dapat di download melalui google play, Klik Disini.

Sumber : http://katadata.co.id/berita/2017/06/15/pemerintah-luncurkan-aplikasi-terpadu-untuk-mudik-lebaran-2017

Instagram Hadirkan Fitur Kemitraan Bisnis

Jakarta (ANTARA News) – Instagram meluncurkan sebuah alat baru bagi kreator (influencer) serta bisnis.

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis, Instagram mengatakan bahwa dalam beberapa minggu ke depan pengguna akan mulai melihat sebuah tanda “Kemitraan berbayar dengan” dalam postingan dan Stories mereka ketika kreator bekerjasama dengan sebuah bisnis.

Alat baru tersebut akan memungkinkan kreator untuk dengan cepat menandai bisnis yang memiliki hubungan dengan mereka.

Kiriman atau cerita akan muncul dengan tanda yang menyatakan “Kemitraan berbayar dengan”, diikuti oleh tanda ke akun mitra bisnis.

Ketika alat baru ini digunakan, kedua belah pihak juga akan memiliki akses ke wawasan (insight) mengenai posting tersebut.

“Ini menjadikan sifat hubungan lebih transparan bagi komunitas tersebut. Saat alat tersebut digunakan, baik kreator dan mitra bisnis akan memiliki akses ke Wawasan (Insight) untuk kiriman tersebut, memudahkannya berbagi cara agar pengikut dapat berinteraksi dengan kiriman ini,” tulis Instagram.

Secara global, Instagram telah bekerja sama dengan beberapa kreator. Di Indonesia sendiri, mitra yang telah berpartisipasi dalam langkah awal ini adalah Samsung Electronics Indonesia dan Dian Sastrowardoto (@therealdisastr).

“Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan Instagram sambil kami mempelajari bagaimana komunitas berinteraksi dengan alat baru ini – dan fokus kami adalah mengumpulkan masukan,” kata Instagram.

Sebagai permulaan, Instagram akan bermitra dengan sejumlah kecil kreator dan bisnis. Setelah itu, jejaring sosial tersebut akan menjadikan alat ini tersedia secara luas dalam beberapa bulan ke depan.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/635569/instagram-hadirkan-fitur-kemitraan-bisnis

Permudah Akses Publik Terhadap Data Hasil Hutan, KLHK Ciptakan SIPHPL

SIARAN PERS KLHK
Nomor : SP. 67/HUMAS/PP/HMS.3/03/2017

Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 22 Maret 2017. Kini masyarakat dapat mengakses data hasil hutan dengan satu langkah mudah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), telah menciptakan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL). Sistem yang dibangun bersama-sama dengan Multistakeholder Forestry Programme tahap 3 (MFP 3) ini, mengintegrasikan beberapa sistem informasi, dan melengkapi informasi tentang pemanfaatan hasil hutan kayu.

Sebelum peluncuran resminya dalam waktu dekat, SIPHPL mulai dikenalkan di pameran Hari Hutan Internasional 2017 tanggal 22 Maret 2017. Sekretaris Ditjen PHPL, Sakti Hadengganan mewakili Dirjen PHPL, menyatakan kepuasannya atas kemajuan pengembangan SIPHPL. ” Ini merupakan hasil kerja yang bagus, sebelum kami lanjutkan ke pemetaan yang lebih hulu lagi melalui metoda aplikasi drone to map”, ujar sakti.

Beberapa sistem yang terintegrasi dengan SIPHPL antara lain yaitu, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), Elektronik dan Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

Data SIPHPL berasal dari Hutan Rakyat dan kayu impor, data penerimaan bahan baku dan produksi industri lanjutan, serta data pemasaran produk kayu. Data-data ini disediakan oleh Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), didukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Provinsi.

Data SIPHPL menjadi otoritas penuh bagi pengelolanya (self assesment), namun dapat diakses oleh publik. Ditjen PHPL KLHK sebagai Administrator SIPHPL berperan sebagai pengelola data dan pengambil kebijakan.

Rufi’ie, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Ditjen PHPL menyatakan bahwa, dengan SIPHPL, pelaku usaha tidak perlu lagi melaporkan data secara manual ke instansi terkait, melainkan secara online. “Dengan pelaporan ini, keterlacakan data peredaran kayu dari setiap unit manajemen industri kayu, baik pemasok atau pembeli dapat teridentifikasi,” kata Rufi’ie.

Dalam SIPHPL, Unit Manajemen Hutan melaporkan seluruh transaksi, mulai dari hasil inventarisasi, pemanenan, mutasi kayu dan pengangkutan. Sedangkan industri dan pedagang melaporkan seluruh mutasi kayu, pengolahan dan pengangkutan.

Menurut Rufi’ie, SIPHPL membantu pemerintah dalam pengawasan secara komprehensif, dan sebagai instrumen kontrol pelaksanaan post audit. Sistem ini juga mempermudah pelaku usaha dalam dokumentasi dan pelaporan produksi kayu, serta produk kayu yang diperjualbelikan. Bagi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), SIPHPL memudahkan proses verifikasi penerbitan dokumen V-Legal.

SIPHPL adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memangkas birokrasi, efisiensi biaya, dan membangun iklim usaha kehutanan yang kondusif. Dengan demikian, dapat meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar internasional, dan sejalan konsep Nawacita yaitu menuju kemandirian ekonomi yang lebih baik.(***)