Posts

Indonesia Peringati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia

Sebagai salah satu negara anggota United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD), Indonesia memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia, atau yang lebih dikenal sebagai World Day to Combat Desertification (WDCD) setiap tanggal 17 Juni.

Sejak ditetapkannya oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi majelis Umum A/RES/49/115 di tahun 1994, WDCD bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah degradasi lahan.

Dalam seminar WDCD yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDAS HL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Bogor (17/06/2017), Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Yuliarto Joko Putranto, mewakili Dirjen PDAS HL, menyampaikan Sambutan Menteri LHK dalam rangka WDCD.

Disampaikan oleh Yuliarto, bahwa data Sekretariat Konvensi PBB tentang Penanggulangan Degradasi Lahan menunjukkan, degradasi lahan menyebabkan terjadinya kematian akibat kelaparan, sebanyak 16 orang setiap menit, dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Selain itu, untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah dicanangkan target keseimbangan antara degradasi dan rehabilitasi pada tahun 2030 (2030 Zero Net Land Degradation).

“Saat ini, di Indonesia masih terdapat sekitar 24,3 juta hektar lahan kritis (lahan tergradasi) yang perlu direhabilitasi (KLHK, 2015). KLHK terus berupaya untuk mengatasinya, melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan konservasi tanah, pembangunan persemaian permanen, dan kampanye penanaman 25 pohon bagi setiap orang”, tutur Yuliarto.

Salah satu upaya lainnya, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Sebelumnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah degradasi lahan global, Indonesia telah meratifikasi UNCCD melalui Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1998. Dalam hal ini, Ditjen PDAS HL KLHK bertindak sebagai National Focal Point UNCCD di Indonesia.

WDCD tahun 2017 bertema “Conserving Our Land for Sustainable Livelihoods” (Melestarikan Tanah untuk Keberlanjutan Kehidupan), dengan slogan “Our Land, Our Home, Our Future” (Tanah Kita, Rumah Kita, Masa Depan Kita). Kegiatan WDCD terdiri dari pembagian bibit gratis kepada masyarakat, penanaman pohon, sosialisasi, pelatihan, peluncuran bangunan konservasi tanah dan air, workshop/seminar, dan kunjungan lapangan. Selain itu, WDCD juga diperingati secara serentak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDAS HL KLHK di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam seminar ini, Ketua Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia, Prof. Kukuh Murtilaksono, Komite WDCD 2017, UNDP, LSM, praktisi, akademisi, serta para pelestari DAS di seluruh Indonesia. Acara puncak WDCD secara internasional tanggal 17 Juni 2017, akan berlangsung di Ouagadougou, Burkina Faso, Republik Burkina Faso, Afrika Barat, sedangkan Conference on Parties (COP) ke-13 UNCCD akan diselenggarakan di Cina, bulan Oktober mendatang, setelah dua tahun sebelumnya dilaksanakan di Turki.

Sumber : ppid KLHK

Indonesia Terbitkan 14.548 FLEGT Produk Kayu ke Uni Eropa

Melalui lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade – FLEGT, Indonesia sangat ingin kualitas kayu segera naik kelas di pasar dunia, khususnya Eropa. Dengan kekayaan alamnya, Indonesia bukan hanya ingin menjadi negara pertama yang mengeluarkan sertifikasi legalitas kayu olahan hutan, akan tetapi juga industri kayu dan mebel harus kian menyadari bahwa daya saing produk mulai dari desain hingga mutu menjadi faktor utama persaingan industri.

“Vietnam dan Malaysia menjadi pesaing terbesar Indonesia dalam bidang furnitur. Seluruh negara Asia kini berlomba – lomba untuk menyamai standar lisensi kayu yang dikeluarkan Indonesia. Tentunya kita tidak bisa tinggal diam.” kata Ir. Laksmi Dhewanti, M.A selaku staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Rabu ( 12/4), di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sebuah Diseminasi Capaian Indonesia – Uni eropa dalam FLEGT, pemerintah menyadari sejak peluncuran lisensi tersebut per November 2016 , akan memberikan banyak tantangan dan persoalan. Terlebih selama ini melalui lisensi tersebut, pemerintah sudah sangat mempermudah ijin bagi sektor industri funitur.

Kedepan, pemerintah ingin memastikan adanya unsur suistanable dalam pemberian lisensi tersebut. Artinya bahwa ada jaminan dari sektor industri funitur di sektor hulu bisa membuktikan bahwa kayu diperoleh dari hutan yang dikelola secara lestari.

“Praktis tingkat kepercayaan pasar dunia khususnya Eropa, akan naik.” tambah Laksmi

Sejak peluncuran lisensi FLEGT Indonesia pada 15 November 2016, Indonesia telah menerbitkan sebanyak 14.548 lisensi untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa, dengan bobot mencapai 364 juta kilogram senilai USD 400 juta. Sosialisasi terkait lisensi FLEGT terus dilakukan di sejumlah kota dengan nilai ekspor terbanyak seperti diantaranya, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Denpasar.

Sumber : http://mediajateng.net/2017/04/12/kayu-indonesia-harus-naik-kelas-di-pasar-dunia-eropa/9280/

Permudah Akses Publik Terhadap Data Hasil Hutan, KLHK Ciptakan SIPHPL

SIARAN PERS KLHK
Nomor : SP. 67/HUMAS/PP/HMS.3/03/2017

Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 22 Maret 2017. Kini masyarakat dapat mengakses data hasil hutan dengan satu langkah mudah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), telah menciptakan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL). Sistem yang dibangun bersama-sama dengan Multistakeholder Forestry Programme tahap 3 (MFP 3) ini, mengintegrasikan beberapa sistem informasi, dan melengkapi informasi tentang pemanfaatan hasil hutan kayu.

Sebelum peluncuran resminya dalam waktu dekat, SIPHPL mulai dikenalkan di pameran Hari Hutan Internasional 2017 tanggal 22 Maret 2017. Sekretaris Ditjen PHPL, Sakti Hadengganan mewakili Dirjen PHPL, menyatakan kepuasannya atas kemajuan pengembangan SIPHPL. ” Ini merupakan hasil kerja yang bagus, sebelum kami lanjutkan ke pemetaan yang lebih hulu lagi melalui metoda aplikasi drone to map”, ujar sakti.

Beberapa sistem yang terintegrasi dengan SIPHPL antara lain yaitu, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), Elektronik dan Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

Data SIPHPL berasal dari Hutan Rakyat dan kayu impor, data penerimaan bahan baku dan produksi industri lanjutan, serta data pemasaran produk kayu. Data-data ini disediakan oleh Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), didukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Provinsi.

Data SIPHPL menjadi otoritas penuh bagi pengelolanya (self assesment), namun dapat diakses oleh publik. Ditjen PHPL KLHK sebagai Administrator SIPHPL berperan sebagai pengelola data dan pengambil kebijakan.

Rufi’ie, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Ditjen PHPL menyatakan bahwa, dengan SIPHPL, pelaku usaha tidak perlu lagi melaporkan data secara manual ke instansi terkait, melainkan secara online. “Dengan pelaporan ini, keterlacakan data peredaran kayu dari setiap unit manajemen industri kayu, baik pemasok atau pembeli dapat teridentifikasi,” kata Rufi’ie.

Dalam SIPHPL, Unit Manajemen Hutan melaporkan seluruh transaksi, mulai dari hasil inventarisasi, pemanenan, mutasi kayu dan pengangkutan. Sedangkan industri dan pedagang melaporkan seluruh mutasi kayu, pengolahan dan pengangkutan.

Menurut Rufi’ie, SIPHPL membantu pemerintah dalam pengawasan secara komprehensif, dan sebagai instrumen kontrol pelaksanaan post audit. Sistem ini juga mempermudah pelaku usaha dalam dokumentasi dan pelaporan produksi kayu, serta produk kayu yang diperjualbelikan. Bagi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), SIPHPL memudahkan proses verifikasi penerbitan dokumen V-Legal.

SIPHPL adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memangkas birokrasi, efisiensi biaya, dan membangun iklim usaha kehutanan yang kondusif. Dengan demikian, dapat meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar internasional, dan sejalan konsep Nawacita yaitu menuju kemandirian ekonomi yang lebih baik.(***)

Indonesia dan Uni Eropa Sepakati Implementasi Penuh Lisensi FLEGT

Indonesia dan Uni Eropa (UE) sepakat untuk memulai implementasi penuh lisensi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) pada tanggal 15 November 2016. Kesepakatan ini dicapai pada pertemuan ke-5 Komite Implementasi Bersama Indonesia dan Uni Eropa (UE) di Yogyakarta (15/9).

Dengan kesepakatan ini, maka Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh Lisensi FLEGT dari Uni Eropa dan hingga saat ini adalah satu-satunya di dunia. Dengan Lisensi FLEGT tersebut, maka produk kayu dan turunannya dari Indonesia yang masuk ke Uni Eropa tidak perlu lagi melalui due-diligence (uji tuntas). Hal ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas kayu asal Indonesia. Capaian ini juga menunjukkan Indonesia sebagai pemain penting dalam upaya memberantas pembalakan liar, perdagangan kayu illegal, serta menjaga kelesatarian hutan.

“Indonesia patut berbangga dengan diakuinya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan lisensi FLEGT oleh UE. Hal ini menunjukkan Indonesia adalah negara terdepan dalam upaya melindungi hutan dan memastikan legalitas produk kayunya”, ujar Deputy Chief of Mission Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles-Michel Geurts.

Dengan lisensi FLEGT, daya saing produk kayu Indonesia yang saat ini telah menguasai 1/3 market share dari total perdagangan kayu tropis di UE akan meningkat. “Lisensi FLEGT akan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia dengan ketiadaan uji tuntas untuk masuki pasar Uni Eropa. Indonesia, termasuk pemerintah daerah, harus aktif mempermudah perizinan untuk perolehan lisensi tersebut”, ujar Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kalangan usaha dan masyarakat madani juga menyambut baik implementasi penuh lisensi FLEGT tersebut. “Harapannya, kita akan bisa tingkatkan penjualan di Eropa. Wilayah Eropa adalah barometer dunia dan wilayah lainnya akan melihat upaya baik ini”, ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Robianto. “Pemantau independen diakui dalam skema lisensi FLEGT dan terdapat mekanisme pelaporan didalamnya”, ujar perwakilan organisasi Pemantau Independen, M. Kosar.

Lisensi FLEGT telah meningkatkan kepercayaan pasar dan berhubungan dengan tren positif perdagangan produk kayu Indonesia-Uni Eropa. Disamping itu, lisensi yang menekankan pada peran berbagai pemangku kepentingan tersebut telah meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dalam hal pemeliharaan kelestarian hutan. Kedepan, berbagai pihak perlu bahu-membahu menjaga kredibilitas skema lisensi tersebut.

Konsistensi implementasi European Union Timber Regulation (EUTR) juga diharapkan berbagai pihak. “Selain menjaga kredibitas SVLK dan mengedukasi konsumen mengenai produk kayu legal Indonesia, implementasi EUTR yang baik harus terus dilaksanakan”, ujar Direktur Intrakawasan Amerika dan Eropa, Dewi Gustina Tobing. Mengenai hal ini, Charles-Michel Geurts menyampaikan bahwa UE akan terus memastikan implementasi EUTR yang baik.

Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-dan-Uni-Eropa-Sepakati-Implementasi-Penuh-Lisensi-FLEGT.aspx