Posts

Indonesia Terbitkan 14.548 FLEGT Produk Kayu ke Uni Eropa

Melalui lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade – FLEGT, Indonesia sangat ingin kualitas kayu segera naik kelas di pasar dunia, khususnya Eropa. Dengan kekayaan alamnya, Indonesia bukan hanya ingin menjadi negara pertama yang mengeluarkan sertifikasi legalitas kayu olahan hutan, akan tetapi juga industri kayu dan mebel harus kian menyadari bahwa daya saing produk mulai dari desain hingga mutu menjadi faktor utama persaingan industri.

“Vietnam dan Malaysia menjadi pesaing terbesar Indonesia dalam bidang furnitur. Seluruh negara Asia kini berlomba – lomba untuk menyamai standar lisensi kayu yang dikeluarkan Indonesia. Tentunya kita tidak bisa tinggal diam.” kata Ir. Laksmi Dhewanti, M.A selaku staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Rabu ( 12/4), di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sebuah Diseminasi Capaian Indonesia – Uni eropa dalam FLEGT, pemerintah menyadari sejak peluncuran lisensi tersebut per November 2016 , akan memberikan banyak tantangan dan persoalan. Terlebih selama ini melalui lisensi tersebut, pemerintah sudah sangat mempermudah ijin bagi sektor industri funitur.

Kedepan, pemerintah ingin memastikan adanya unsur suistanable dalam pemberian lisensi tersebut. Artinya bahwa ada jaminan dari sektor industri funitur di sektor hulu bisa membuktikan bahwa kayu diperoleh dari hutan yang dikelola secara lestari.

“Praktis tingkat kepercayaan pasar dunia khususnya Eropa, akan naik.” tambah Laksmi

Sejak peluncuran lisensi FLEGT Indonesia pada 15 November 2016, Indonesia telah menerbitkan sebanyak 14.548 lisensi untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa, dengan bobot mencapai 364 juta kilogram senilai USD 400 juta. Sosialisasi terkait lisensi FLEGT terus dilakukan di sejumlah kota dengan nilai ekspor terbanyak seperti diantaranya, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Denpasar.

Sumber : http://mediajateng.net/2017/04/12/kayu-indonesia-harus-naik-kelas-di-pasar-dunia-eropa/9280/

Permudah Akses Publik Terhadap Data Hasil Hutan, KLHK Ciptakan SIPHPL

SIARAN PERS KLHK
Nomor : SP. 67/HUMAS/PP/HMS.3/03/2017

Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 22 Maret 2017. Kini masyarakat dapat mengakses data hasil hutan dengan satu langkah mudah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), telah menciptakan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL). Sistem yang dibangun bersama-sama dengan Multistakeholder Forestry Programme tahap 3 (MFP 3) ini, mengintegrasikan beberapa sistem informasi, dan melengkapi informasi tentang pemanfaatan hasil hutan kayu.

Sebelum peluncuran resminya dalam waktu dekat, SIPHPL mulai dikenalkan di pameran Hari Hutan Internasional 2017 tanggal 22 Maret 2017. Sekretaris Ditjen PHPL, Sakti Hadengganan mewakili Dirjen PHPL, menyatakan kepuasannya atas kemajuan pengembangan SIPHPL. ” Ini merupakan hasil kerja yang bagus, sebelum kami lanjutkan ke pemetaan yang lebih hulu lagi melalui metoda aplikasi drone to map”, ujar sakti.

Beberapa sistem yang terintegrasi dengan SIPHPL antara lain yaitu, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), Elektronik dan Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

Data SIPHPL berasal dari Hutan Rakyat dan kayu impor, data penerimaan bahan baku dan produksi industri lanjutan, serta data pemasaran produk kayu. Data-data ini disediakan oleh Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), didukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Provinsi.

Data SIPHPL menjadi otoritas penuh bagi pengelolanya (self assesment), namun dapat diakses oleh publik. Ditjen PHPL KLHK sebagai Administrator SIPHPL berperan sebagai pengelola data dan pengambil kebijakan.

Rufi’ie, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Ditjen PHPL menyatakan bahwa, dengan SIPHPL, pelaku usaha tidak perlu lagi melaporkan data secara manual ke instansi terkait, melainkan secara online. “Dengan pelaporan ini, keterlacakan data peredaran kayu dari setiap unit manajemen industri kayu, baik pemasok atau pembeli dapat teridentifikasi,” kata Rufi’ie.

Dalam SIPHPL, Unit Manajemen Hutan melaporkan seluruh transaksi, mulai dari hasil inventarisasi, pemanenan, mutasi kayu dan pengangkutan. Sedangkan industri dan pedagang melaporkan seluruh mutasi kayu, pengolahan dan pengangkutan.

Menurut Rufi’ie, SIPHPL membantu pemerintah dalam pengawasan secara komprehensif, dan sebagai instrumen kontrol pelaksanaan post audit. Sistem ini juga mempermudah pelaku usaha dalam dokumentasi dan pelaporan produksi kayu, serta produk kayu yang diperjualbelikan. Bagi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), SIPHPL memudahkan proses verifikasi penerbitan dokumen V-Legal.

SIPHPL adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memangkas birokrasi, efisiensi biaya, dan membangun iklim usaha kehutanan yang kondusif. Dengan demikian, dapat meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar internasional, dan sejalan konsep Nawacita yaitu menuju kemandirian ekonomi yang lebih baik.(***)

Indonesia dan Uni Eropa Sepakati Implementasi Penuh Lisensi FLEGT

Indonesia dan Uni Eropa (UE) sepakat untuk memulai implementasi penuh lisensi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) pada tanggal 15 November 2016. Kesepakatan ini dicapai pada pertemuan ke-5 Komite Implementasi Bersama Indonesia dan Uni Eropa (UE) di Yogyakarta (15/9).

Dengan kesepakatan ini, maka Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh Lisensi FLEGT dari Uni Eropa dan hingga saat ini adalah satu-satunya di dunia. Dengan Lisensi FLEGT tersebut, maka produk kayu dan turunannya dari Indonesia yang masuk ke Uni Eropa tidak perlu lagi melalui due-diligence (uji tuntas). Hal ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas kayu asal Indonesia. Capaian ini juga menunjukkan Indonesia sebagai pemain penting dalam upaya memberantas pembalakan liar, perdagangan kayu illegal, serta menjaga kelesatarian hutan.

“Indonesia patut berbangga dengan diakuinya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan lisensi FLEGT oleh UE. Hal ini menunjukkan Indonesia adalah negara terdepan dalam upaya melindungi hutan dan memastikan legalitas produk kayunya”, ujar Deputy Chief of Mission Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles-Michel Geurts.

Dengan lisensi FLEGT, daya saing produk kayu Indonesia yang saat ini telah menguasai 1/3 market share dari total perdagangan kayu tropis di UE akan meningkat. “Lisensi FLEGT akan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia dengan ketiadaan uji tuntas untuk masuki pasar Uni Eropa. Indonesia, termasuk pemerintah daerah, harus aktif mempermudah perizinan untuk perolehan lisensi tersebut”, ujar Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kalangan usaha dan masyarakat madani juga menyambut baik implementasi penuh lisensi FLEGT tersebut. “Harapannya, kita akan bisa tingkatkan penjualan di Eropa. Wilayah Eropa adalah barometer dunia dan wilayah lainnya akan melihat upaya baik ini”, ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Robianto. “Pemantau independen diakui dalam skema lisensi FLEGT dan terdapat mekanisme pelaporan didalamnya”, ujar perwakilan organisasi Pemantau Independen, M. Kosar.

Lisensi FLEGT telah meningkatkan kepercayaan pasar dan berhubungan dengan tren positif perdagangan produk kayu Indonesia-Uni Eropa. Disamping itu, lisensi yang menekankan pada peran berbagai pemangku kepentingan tersebut telah meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dalam hal pemeliharaan kelestarian hutan. Kedepan, berbagai pihak perlu bahu-membahu menjaga kredibilitas skema lisensi tersebut.

Konsistensi implementasi European Union Timber Regulation (EUTR) juga diharapkan berbagai pihak. “Selain menjaga kredibitas SVLK dan mengedukasi konsumen mengenai produk kayu legal Indonesia, implementasi EUTR yang baik harus terus dilaksanakan”, ujar Direktur Intrakawasan Amerika dan Eropa, Dewi Gustina Tobing. Mengenai hal ini, Charles-Michel Geurts menyampaikan bahwa UE akan terus memastikan implementasi EUTR yang baik.

Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-dan-Uni-Eropa-Sepakati-Implementasi-Penuh-Lisensi-FLEGT.aspx

SVLK Mengantar Indonesia Capai “Flegt License” Pertama di Dunia

KBRN RRI, Jakarta : Negosiasi Indonesia dengan Uni Eropa dalam kerangka Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) – Perjanjian Kerjasama Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan – sudah berlangsung hampir 10 tahun, yakni dari tahun 2007. Perjalanan panjang dan berliku penuh dengan tantangan tersebut telah sampai pada puncaknya, yakni kesiapan Indonesia dan Uni Eropa untuk mengimplementasikan FLEGT-VPA pada tahun ini.

Negosiasi FLEGT-VPA Indonesia – Uni Eropa dinahkodai oleh Kementerian Luar Negeri dan melibatkan para pemangku kepentingan kehutanan Indonesia, baik dari unsur pemerintah, industri maupun masyarakat. Dengan demikian kepentingan semua pihak terakomodasi dengan baik.

“Jiwa” dari negosiasi FLEGT-VPA Indonesia – Uni Eropa adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang dibangun Indonesia sejak tahun 2003 melalui proses konsultasi publik dengan keterlibatan para pemangku kepentingan kehutanan dari unsur pemerintah, pelaku usaha, organisasi non pemerintah dan akademisi. Sebagai sebuah sistem yang dinamis, SVLK melewati proses penyempurnaan, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keterwakilan, transparansi dan kredibilitas.

SVLK dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Seiring dengan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan strategis, maka SVLK pun terus disesuaikan. Revisi-revisi pada SVLK, selain mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan, juga diselaraskan dengan masukan dan keprihatinan para pemangku kepentingan.

Terbitnya peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2016 merupakan wujud dari kebulatan tekad para pemangku kepentingan dalam melestarikan sumber daya hutan Indonesia, yang diperlukan bagi keberlanjutan pembangunan nasional, termasuk dalam menyediakan bahan baku bagi industri kehutanan yang berkelanjutan, guna mendukung perdagangan produk hasil kayu legal dari hutan yang dikelola secara lestari.

SVLK mulai diimplementasikan pada bulan Januari 2013. Dalam perjalanannya, perbaikan terhadap SVLK adalah sesuatu yang logis.

Terbitnya Peraturan Menteri LHK No. P.30 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2016 menambah kesempurnaan SVLK.

Namun demikian, karena SVLK bersifat mandatoris, maka hal itu membawa konsekuensi yang memerlukan perhatian semua pihak. Beberapa industri kecil dan menengah (IKM) furnitur yang belum memiliki sertifikat SVLK perlu dibantu dan difasilitasi untuk secepatnya mendapatkan SVLK. Untuk itu, perlu mensinergikan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pendampingan dan dukungan bagi IKM guna mendapatkan sertifikat SVLK. Menurut data, ada 1,634 unit IKM ekportir furnitur dan 70% dari IKM eksportir sudah memiliki sertifikat SVLK. Indonesia optimis bahwa IKM tersebut dapat difasilitasi untuk mendapatkan SVLK sebelum FLEGT-VPA Indonesia-EU “go alive” (diimplementasikan).

Pekan depan, pada 18 Mei 2016, di Brussels akan berlangsung pertemuan Joint Implementing Committee (JIC) antara Indonesia dengan Komisi Uni Eropa untuk menentukan tanggal yang paling tepat melakukan implementasi FLEGT-VPA Indonesia – EU.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK, Kemendag, Kemenperin, dan Kemenlu, akan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam mempromosikan produk kayu legal Indonesia ke pasar manca negara. Namun demikian, upaya tersebut tidak akan berhasil apabila tidak mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. (Rell/HF)

Sumber : http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/274400/ekonomi/svlk_mengantar_indonesia_capai_flegt_license_pertama_di_dunia.html