Posts

Indonesia Peringati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia

Sebagai salah satu negara anggota United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD), Indonesia memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia, atau yang lebih dikenal sebagai World Day to Combat Desertification (WDCD) setiap tanggal 17 Juni.

Sejak ditetapkannya oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi majelis Umum A/RES/49/115 di tahun 1994, WDCD bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah degradasi lahan.

Dalam seminar WDCD yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDAS HL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Bogor (17/06/2017), Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Yuliarto Joko Putranto, mewakili Dirjen PDAS HL, menyampaikan Sambutan Menteri LHK dalam rangka WDCD.

Disampaikan oleh Yuliarto, bahwa data Sekretariat Konvensi PBB tentang Penanggulangan Degradasi Lahan menunjukkan, degradasi lahan menyebabkan terjadinya kematian akibat kelaparan, sebanyak 16 orang setiap menit, dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Selain itu, untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah dicanangkan target keseimbangan antara degradasi dan rehabilitasi pada tahun 2030 (2030 Zero Net Land Degradation).

“Saat ini, di Indonesia masih terdapat sekitar 24,3 juta hektar lahan kritis (lahan tergradasi) yang perlu direhabilitasi (KLHK, 2015). KLHK terus berupaya untuk mengatasinya, melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan konservasi tanah, pembangunan persemaian permanen, dan kampanye penanaman 25 pohon bagi setiap orang”, tutur Yuliarto.

Salah satu upaya lainnya, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Sebelumnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah degradasi lahan global, Indonesia telah meratifikasi UNCCD melalui Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1998. Dalam hal ini, Ditjen PDAS HL KLHK bertindak sebagai National Focal Point UNCCD di Indonesia.

WDCD tahun 2017 bertema “Conserving Our Land for Sustainable Livelihoods” (Melestarikan Tanah untuk Keberlanjutan Kehidupan), dengan slogan “Our Land, Our Home, Our Future” (Tanah Kita, Rumah Kita, Masa Depan Kita). Kegiatan WDCD terdiri dari pembagian bibit gratis kepada masyarakat, penanaman pohon, sosialisasi, pelatihan, peluncuran bangunan konservasi tanah dan air, workshop/seminar, dan kunjungan lapangan. Selain itu, WDCD juga diperingati secara serentak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDAS HL KLHK di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam seminar ini, Ketua Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia, Prof. Kukuh Murtilaksono, Komite WDCD 2017, UNDP, LSM, praktisi, akademisi, serta para pelestari DAS di seluruh Indonesia. Acara puncak WDCD secara internasional tanggal 17 Juni 2017, akan berlangsung di Ouagadougou, Burkina Faso, Republik Burkina Faso, Afrika Barat, sedangkan Conference on Parties (COP) ke-13 UNCCD akan diselenggarakan di Cina, bulan Oktober mendatang, setelah dua tahun sebelumnya dilaksanakan di Turki.

Sumber : ppid KLHK

Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017

Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa dalam menggerakan dan menggalakkan perhatian masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan dan kehutanan. Terbukti kegiatan ini merupakan kegiatan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbesar dan terlengkap di Indonesia. Mengulang kembali suksesnya acara tersebut, Antheus Indonesia Organizer dengan didukung penuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia akan menyelenggarakan Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ke – 21 tahun 2017, yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 01 – 04 Juni 2017.

Berbagai prestasi dan program pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan ditampilkan oleh para peserta dari Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, Perusahaan Swasta atau Multinasional, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Organisasi Internasional terkait, Organisasi Masyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Pekan Lingkungan dan Kehutanan ke – 21 tahun 2017 akan menjadi ajang penampilan prestasi dan program – program dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, juga sebagai sarana promosi dan publikasi berbagai produk dan jasa dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Produk yang ditampilkan:

Prestasi dan kinerja Pengelolaan Lingkungan hidup dan pelestarian hutan
Program pelestarian hutan dan lingkungan hidup
Regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan di daerah lingkungan hidup dan kehutanan serta instansi terkait
Prestasi penegak hukum di lingkungan hidup
Sistem dan teknologi pengelolaan lingkungan seperti manajemen Limbah cair, tempat pembuangan akhir (Sampah), pengolahan polusi udara, peralatan pengelolaan limbah dan peralatan kualitas air dan udara
Produk energy alternative
Kerajinan dan souvenir berbahan daur ulang
Rangkaian Kegiatan:

Pameran Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
Corporate Social Responsibility Indonesia 2017
Coaching Clinic From Waste To Worth It
Seminar
Workshop
Talkshow
Eco Driving Rally
PLHK Dari Masa Ke Masa
Games Booth
Lomba Insinyur Cilik
Lomba Menggambar & Mewarnai
==========

Info dan kontak:

Telp : 021 5303 111
Email : info@antheus.co.id
Website : http://enviweek.antheus.co.id/
Facebook : enviweek
Twitter : @plhk_official
Instagram : enviweek

Sumber : http://jadwalevent.web.id/pekan-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-2017#.WUJ7hOuGPIU

Indonesia Terbitkan 14.548 FLEGT Produk Kayu ke Uni Eropa

Melalui lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade – FLEGT, Indonesia sangat ingin kualitas kayu segera naik kelas di pasar dunia, khususnya Eropa. Dengan kekayaan alamnya, Indonesia bukan hanya ingin menjadi negara pertama yang mengeluarkan sertifikasi legalitas kayu olahan hutan, akan tetapi juga industri kayu dan mebel harus kian menyadari bahwa daya saing produk mulai dari desain hingga mutu menjadi faktor utama persaingan industri.

“Vietnam dan Malaysia menjadi pesaing terbesar Indonesia dalam bidang furnitur. Seluruh negara Asia kini berlomba – lomba untuk menyamai standar lisensi kayu yang dikeluarkan Indonesia. Tentunya kita tidak bisa tinggal diam.” kata Ir. Laksmi Dhewanti, M.A selaku staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Rabu ( 12/4), di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sebuah Diseminasi Capaian Indonesia – Uni eropa dalam FLEGT, pemerintah menyadari sejak peluncuran lisensi tersebut per November 2016 , akan memberikan banyak tantangan dan persoalan. Terlebih selama ini melalui lisensi tersebut, pemerintah sudah sangat mempermudah ijin bagi sektor industri funitur.

Kedepan, pemerintah ingin memastikan adanya unsur suistanable dalam pemberian lisensi tersebut. Artinya bahwa ada jaminan dari sektor industri funitur di sektor hulu bisa membuktikan bahwa kayu diperoleh dari hutan yang dikelola secara lestari.

“Praktis tingkat kepercayaan pasar dunia khususnya Eropa, akan naik.” tambah Laksmi

Sejak peluncuran lisensi FLEGT Indonesia pada 15 November 2016, Indonesia telah menerbitkan sebanyak 14.548 lisensi untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa, dengan bobot mencapai 364 juta kilogram senilai USD 400 juta. Sosialisasi terkait lisensi FLEGT terus dilakukan di sejumlah kota dengan nilai ekspor terbanyak seperti diantaranya, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Denpasar.

Sumber : http://mediajateng.net/2017/04/12/kayu-indonesia-harus-naik-kelas-di-pasar-dunia-eropa/9280/

Permudah Akses Publik Terhadap Data Hasil Hutan, KLHK Ciptakan SIPHPL

SIARAN PERS KLHK
Nomor : SP. 67/HUMAS/PP/HMS.3/03/2017

Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 22 Maret 2017. Kini masyarakat dapat mengakses data hasil hutan dengan satu langkah mudah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), telah menciptakan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL). Sistem yang dibangun bersama-sama dengan Multistakeholder Forestry Programme tahap 3 (MFP 3) ini, mengintegrasikan beberapa sistem informasi, dan melengkapi informasi tentang pemanfaatan hasil hutan kayu.

Sebelum peluncuran resminya dalam waktu dekat, SIPHPL mulai dikenalkan di pameran Hari Hutan Internasional 2017 tanggal 22 Maret 2017. Sekretaris Ditjen PHPL, Sakti Hadengganan mewakili Dirjen PHPL, menyatakan kepuasannya atas kemajuan pengembangan SIPHPL. ” Ini merupakan hasil kerja yang bagus, sebelum kami lanjutkan ke pemetaan yang lebih hulu lagi melalui metoda aplikasi drone to map”, ujar sakti.

Beberapa sistem yang terintegrasi dengan SIPHPL antara lain yaitu, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), Elektronik dan Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

Data SIPHPL berasal dari Hutan Rakyat dan kayu impor, data penerimaan bahan baku dan produksi industri lanjutan, serta data pemasaran produk kayu. Data-data ini disediakan oleh Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), didukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Provinsi.

Data SIPHPL menjadi otoritas penuh bagi pengelolanya (self assesment), namun dapat diakses oleh publik. Ditjen PHPL KLHK sebagai Administrator SIPHPL berperan sebagai pengelola data dan pengambil kebijakan.

Rufi’ie, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Ditjen PHPL menyatakan bahwa, dengan SIPHPL, pelaku usaha tidak perlu lagi melaporkan data secara manual ke instansi terkait, melainkan secara online. “Dengan pelaporan ini, keterlacakan data peredaran kayu dari setiap unit manajemen industri kayu, baik pemasok atau pembeli dapat teridentifikasi,” kata Rufi’ie.

Dalam SIPHPL, Unit Manajemen Hutan melaporkan seluruh transaksi, mulai dari hasil inventarisasi, pemanenan, mutasi kayu dan pengangkutan. Sedangkan industri dan pedagang melaporkan seluruh mutasi kayu, pengolahan dan pengangkutan.

Menurut Rufi’ie, SIPHPL membantu pemerintah dalam pengawasan secara komprehensif, dan sebagai instrumen kontrol pelaksanaan post audit. Sistem ini juga mempermudah pelaku usaha dalam dokumentasi dan pelaporan produksi kayu, serta produk kayu yang diperjualbelikan. Bagi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), SIPHPL memudahkan proses verifikasi penerbitan dokumen V-Legal.

SIPHPL adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memangkas birokrasi, efisiensi biaya, dan membangun iklim usaha kehutanan yang kondusif. Dengan demikian, dapat meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar internasional, dan sejalan konsep Nawacita yaitu menuju kemandirian ekonomi yang lebih baik.(***)

Indonesia dan Uni Eropa Sepakati Implementasi Penuh Lisensi FLEGT

Indonesia dan Uni Eropa (UE) sepakat untuk memulai implementasi penuh lisensi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) pada tanggal 15 November 2016. Kesepakatan ini dicapai pada pertemuan ke-5 Komite Implementasi Bersama Indonesia dan Uni Eropa (UE) di Yogyakarta (15/9).

Dengan kesepakatan ini, maka Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh Lisensi FLEGT dari Uni Eropa dan hingga saat ini adalah satu-satunya di dunia. Dengan Lisensi FLEGT tersebut, maka produk kayu dan turunannya dari Indonesia yang masuk ke Uni Eropa tidak perlu lagi melalui due-diligence (uji tuntas). Hal ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas kayu asal Indonesia. Capaian ini juga menunjukkan Indonesia sebagai pemain penting dalam upaya memberantas pembalakan liar, perdagangan kayu illegal, serta menjaga kelesatarian hutan.

“Indonesia patut berbangga dengan diakuinya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan lisensi FLEGT oleh UE. Hal ini menunjukkan Indonesia adalah negara terdepan dalam upaya melindungi hutan dan memastikan legalitas produk kayunya”, ujar Deputy Chief of Mission Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles-Michel Geurts.

Dengan lisensi FLEGT, daya saing produk kayu Indonesia yang saat ini telah menguasai 1/3 market share dari total perdagangan kayu tropis di UE akan meningkat. “Lisensi FLEGT akan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia dengan ketiadaan uji tuntas untuk masuki pasar Uni Eropa. Indonesia, termasuk pemerintah daerah, harus aktif mempermudah perizinan untuk perolehan lisensi tersebut”, ujar Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kalangan usaha dan masyarakat madani juga menyambut baik implementasi penuh lisensi FLEGT tersebut. “Harapannya, kita akan bisa tingkatkan penjualan di Eropa. Wilayah Eropa adalah barometer dunia dan wilayah lainnya akan melihat upaya baik ini”, ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Robianto. “Pemantau independen diakui dalam skema lisensi FLEGT dan terdapat mekanisme pelaporan didalamnya”, ujar perwakilan organisasi Pemantau Independen, M. Kosar.

Lisensi FLEGT telah meningkatkan kepercayaan pasar dan berhubungan dengan tren positif perdagangan produk kayu Indonesia-Uni Eropa. Disamping itu, lisensi yang menekankan pada peran berbagai pemangku kepentingan tersebut telah meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dalam hal pemeliharaan kelestarian hutan. Kedepan, berbagai pihak perlu bahu-membahu menjaga kredibilitas skema lisensi tersebut.

Konsistensi implementasi European Union Timber Regulation (EUTR) juga diharapkan berbagai pihak. “Selain menjaga kredibitas SVLK dan mengedukasi konsumen mengenai produk kayu legal Indonesia, implementasi EUTR yang baik harus terus dilaksanakan”, ujar Direktur Intrakawasan Amerika dan Eropa, Dewi Gustina Tobing. Mengenai hal ini, Charles-Michel Geurts menyampaikan bahwa UE akan terus memastikan implementasi EUTR yang baik.

Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-dan-Uni-Eropa-Sepakati-Implementasi-Penuh-Lisensi-FLEGT.aspx

Sosialisasi FLEGT Yogyakarta

Yogyakarta, (Antara Jogja) – Kementerian Perdagangan menyatakan pengakuan Lisensi “Forest Law Enforcement Governance and Trade” atau “FLEGT” Indonensia di pasar Uni Eropa akan mendongkrak kinerja ekspor Indonesia khususnya di sektor produk kayu.

“Kami yakin dengan Lisensi FLEGT kinerja ekspor Indonesia akan terdongkrak signifikan, meski persentasenya belum bisa kami tentukan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Mardjoko dalam sosialisasi Lisensi FLEGT di Yogyakarta, Rabu.

Dengan diraihnya Lisensi FLEGT bagi Indonesia pada 18 Agustus 2016, menjamin semua ekspor produk kayu Indonesia yang telah bersertifikat SVLK tidak perlu melalui uji tuntas yang biasanya menghabiskan 1.000-2.000 dolar AS per kontainer ukuran 20-40 feet. Diperkirakan Lisensi FLEGT akan secara resmi berlaku pada 15 November 2016.

“Tentu ini akan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia. Di saat negara-negara lain harus antre mengurus uji tuntas, Indonesia bisa langsung melenggang memasukkan produknya ke pasar Eropa,” kata Mardjoko.

Menurut dia, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memperoleh Lisensi FLEGT untuk produk kayu ke pasar Uni Eropa, jauh meninggalkan para pesaingnya seperti Afrika, negara-negara Amerika Latin, serta negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos, dan Tiongkok.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi berharap telah diakuinya Lisensi FELGT Indonensia di pasar Uni Eropa akan mendorong peningkatan kepemilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di kalangan pengusaha mebel.

“Kami berharap pengakuan Lisensi FLEGT Indonesia di Eropa mendorong pengusaha mebel bersemangat mengurus SVLK,” kata Laksmi.

Hingga saat ini, kata dia, kepemilikan SVLK di kalangan pengusaha mebel Indonesia masih jauh dari harapan. Padahal tanpa memiliki sertifikat SVLK, pengusaha mebel atau kerajinan kayu tidak dapat merasakan kemudahan-kemudahan ekspor produk kayu ke Eropa.

Menurut Laksmi, Pemerintah Pusat akan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar prosedur pengurusan berbagai perizinan sebagai prasyarat SVLK dapat dipermudah. “Selain memberikan pendampingan, kami akan terus berkoordinasi dengan Pemda agar perizinan semakin dipermudah,” kata Laksmi.

Ketua Bidang Aneka Kerajinan DPP Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Endro Wardoyo mengatakan hingga saat ini pengurusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) masih dirasa sulit bagi UKM sebab harus memiliki tempat usaha atau industri yang sesuai standar SVLK.

Endro mencontohkan untuk memiliki SVLK, pengusaha mebel atau kerajinan kayu harus sudah memiliki Surat Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan (HO). Sementara untuk mengurus izin itu setidaknya pengusaha mebel harus memiki tempat usaha yang representatif dan dinilai tidak mengganggu lingkungan.

“Padahal banyak yang tempat usaha kayunya menyatu dengan tempat tinggal dan ada di permukiman sehingga kerap dinilai tidak memenuhi syarat untuk memeroleh izin HO,” kata dia.

Selain izin HO, menurut Endro, pengusaha mebel skala UKM juga masih kesulitan dengan perizinan lainnya seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK), nomor identitas kepabeanan (NIK), serta analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Harapan kami ada solusi jangka pendek untuk mengurus perizinan yang tidak murah dan prosesnya cukup rumit di daerah,” kata dia.***3***

Sumber : http://jogja.antaranews.com/berita/341792/kemendag-meyakini-flegt-dongkrak-ekspor-produk-kayu

SVLK Mengantar Indonesia Capai “Flegt License” Pertama di Dunia

KBRN RRI, Jakarta : Negosiasi Indonesia dengan Uni Eropa dalam kerangka Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) – Perjanjian Kerjasama Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan – sudah berlangsung hampir 10 tahun, yakni dari tahun 2007. Perjalanan panjang dan berliku penuh dengan tantangan tersebut telah sampai pada puncaknya, yakni kesiapan Indonesia dan Uni Eropa untuk mengimplementasikan FLEGT-VPA pada tahun ini.

Negosiasi FLEGT-VPA Indonesia – Uni Eropa dinahkodai oleh Kementerian Luar Negeri dan melibatkan para pemangku kepentingan kehutanan Indonesia, baik dari unsur pemerintah, industri maupun masyarakat. Dengan demikian kepentingan semua pihak terakomodasi dengan baik.

“Jiwa” dari negosiasi FLEGT-VPA Indonesia – Uni Eropa adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang dibangun Indonesia sejak tahun 2003 melalui proses konsultasi publik dengan keterlibatan para pemangku kepentingan kehutanan dari unsur pemerintah, pelaku usaha, organisasi non pemerintah dan akademisi. Sebagai sebuah sistem yang dinamis, SVLK melewati proses penyempurnaan, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keterwakilan, transparansi dan kredibilitas.

SVLK dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Seiring dengan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan strategis, maka SVLK pun terus disesuaikan. Revisi-revisi pada SVLK, selain mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan, juga diselaraskan dengan masukan dan keprihatinan para pemangku kepentingan.

Terbitnya peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2016 merupakan wujud dari kebulatan tekad para pemangku kepentingan dalam melestarikan sumber daya hutan Indonesia, yang diperlukan bagi keberlanjutan pembangunan nasional, termasuk dalam menyediakan bahan baku bagi industri kehutanan yang berkelanjutan, guna mendukung perdagangan produk hasil kayu legal dari hutan yang dikelola secara lestari.

SVLK mulai diimplementasikan pada bulan Januari 2013. Dalam perjalanannya, perbaikan terhadap SVLK adalah sesuatu yang logis.

Terbitnya Peraturan Menteri LHK No. P.30 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2016 menambah kesempurnaan SVLK.

Namun demikian, karena SVLK bersifat mandatoris, maka hal itu membawa konsekuensi yang memerlukan perhatian semua pihak. Beberapa industri kecil dan menengah (IKM) furnitur yang belum memiliki sertifikat SVLK perlu dibantu dan difasilitasi untuk secepatnya mendapatkan SVLK. Untuk itu, perlu mensinergikan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pendampingan dan dukungan bagi IKM guna mendapatkan sertifikat SVLK. Menurut data, ada 1,634 unit IKM ekportir furnitur dan 70% dari IKM eksportir sudah memiliki sertifikat SVLK. Indonesia optimis bahwa IKM tersebut dapat difasilitasi untuk mendapatkan SVLK sebelum FLEGT-VPA Indonesia-EU “go alive” (diimplementasikan).

Pekan depan, pada 18 Mei 2016, di Brussels akan berlangsung pertemuan Joint Implementing Committee (JIC) antara Indonesia dengan Komisi Uni Eropa untuk menentukan tanggal yang paling tepat melakukan implementasi FLEGT-VPA Indonesia – EU.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK, Kemendag, Kemenperin, dan Kemenlu, akan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam mempromosikan produk kayu legal Indonesia ke pasar manca negara. Namun demikian, upaya tersebut tidak akan berhasil apabila tidak mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. (Rell/HF)

Sumber : http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/274400/ekonomi/svlk_mengantar_indonesia_capai_flegt_license_pertama_di_dunia.html