Posts

Indonesia Terbitkan 14.548 FLEGT Produk Kayu ke Uni Eropa

Melalui lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade – FLEGT, Indonesia sangat ingin kualitas kayu segera naik kelas di pasar dunia, khususnya Eropa. Dengan kekayaan alamnya, Indonesia bukan hanya ingin menjadi negara pertama yang mengeluarkan sertifikasi legalitas kayu olahan hutan, akan tetapi juga industri kayu dan mebel harus kian menyadari bahwa daya saing produk mulai dari desain hingga mutu menjadi faktor utama persaingan industri.

“Vietnam dan Malaysia menjadi pesaing terbesar Indonesia dalam bidang furnitur. Seluruh negara Asia kini berlomba – lomba untuk menyamai standar lisensi kayu yang dikeluarkan Indonesia. Tentunya kita tidak bisa tinggal diam.” kata Ir. Laksmi Dhewanti, M.A selaku staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Rabu ( 12/4), di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sebuah Diseminasi Capaian Indonesia – Uni eropa dalam FLEGT, pemerintah menyadari sejak peluncuran lisensi tersebut per November 2016 , akan memberikan banyak tantangan dan persoalan. Terlebih selama ini melalui lisensi tersebut, pemerintah sudah sangat mempermudah ijin bagi sektor industri funitur.

Kedepan, pemerintah ingin memastikan adanya unsur suistanable dalam pemberian lisensi tersebut. Artinya bahwa ada jaminan dari sektor industri funitur di sektor hulu bisa membuktikan bahwa kayu diperoleh dari hutan yang dikelola secara lestari.

“Praktis tingkat kepercayaan pasar dunia khususnya Eropa, akan naik.” tambah Laksmi

Sejak peluncuran lisensi FLEGT Indonesia pada 15 November 2016, Indonesia telah menerbitkan sebanyak 14.548 lisensi untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa, dengan bobot mencapai 364 juta kilogram senilai USD 400 juta. Sosialisasi terkait lisensi FLEGT terus dilakukan di sejumlah kota dengan nilai ekspor terbanyak seperti diantaranya, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Denpasar.

Sumber : http://mediajateng.net/2017/04/12/kayu-indonesia-harus-naik-kelas-di-pasar-dunia-eropa/9280/

Indonesia dan Uni Eropa Sepakati Implementasi Penuh Lisensi FLEGT

Indonesia dan Uni Eropa (UE) sepakat untuk memulai implementasi penuh lisensi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) pada tanggal 15 November 2016. Kesepakatan ini dicapai pada pertemuan ke-5 Komite Implementasi Bersama Indonesia dan Uni Eropa (UE) di Yogyakarta (15/9).

Dengan kesepakatan ini, maka Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh Lisensi FLEGT dari Uni Eropa dan hingga saat ini adalah satu-satunya di dunia. Dengan Lisensi FLEGT tersebut, maka produk kayu dan turunannya dari Indonesia yang masuk ke Uni Eropa tidak perlu lagi melalui due-diligence (uji tuntas). Hal ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas kayu asal Indonesia. Capaian ini juga menunjukkan Indonesia sebagai pemain penting dalam upaya memberantas pembalakan liar, perdagangan kayu illegal, serta menjaga kelesatarian hutan.

“Indonesia patut berbangga dengan diakuinya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan lisensi FLEGT oleh UE. Hal ini menunjukkan Indonesia adalah negara terdepan dalam upaya melindungi hutan dan memastikan legalitas produk kayunya”, ujar Deputy Chief of Mission Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles-Michel Geurts.

Dengan lisensi FLEGT, daya saing produk kayu Indonesia yang saat ini telah menguasai 1/3 market share dari total perdagangan kayu tropis di UE akan meningkat. “Lisensi FLEGT akan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia dengan ketiadaan uji tuntas untuk masuki pasar Uni Eropa. Indonesia, termasuk pemerintah daerah, harus aktif mempermudah perizinan untuk perolehan lisensi tersebut”, ujar Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kalangan usaha dan masyarakat madani juga menyambut baik implementasi penuh lisensi FLEGT tersebut. “Harapannya, kita akan bisa tingkatkan penjualan di Eropa. Wilayah Eropa adalah barometer dunia dan wilayah lainnya akan melihat upaya baik ini”, ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Robianto. “Pemantau independen diakui dalam skema lisensi FLEGT dan terdapat mekanisme pelaporan didalamnya”, ujar perwakilan organisasi Pemantau Independen, M. Kosar.

Lisensi FLEGT telah meningkatkan kepercayaan pasar dan berhubungan dengan tren positif perdagangan produk kayu Indonesia-Uni Eropa. Disamping itu, lisensi yang menekankan pada peran berbagai pemangku kepentingan tersebut telah meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dalam hal pemeliharaan kelestarian hutan. Kedepan, berbagai pihak perlu bahu-membahu menjaga kredibilitas skema lisensi tersebut.

Konsistensi implementasi European Union Timber Regulation (EUTR) juga diharapkan berbagai pihak. “Selain menjaga kredibitas SVLK dan mengedukasi konsumen mengenai produk kayu legal Indonesia, implementasi EUTR yang baik harus terus dilaksanakan”, ujar Direktur Intrakawasan Amerika dan Eropa, Dewi Gustina Tobing. Mengenai hal ini, Charles-Michel Geurts menyampaikan bahwa UE akan terus memastikan implementasi EUTR yang baik.

Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-dan-Uni-Eropa-Sepakati-Implementasi-Penuh-Lisensi-FLEGT.aspx

Sosialisasi FLEGT Yogyakarta

Yogyakarta, (Antara Jogja) – Kementerian Perdagangan menyatakan pengakuan Lisensi “Forest Law Enforcement Governance and Trade” atau “FLEGT” Indonensia di pasar Uni Eropa akan mendongkrak kinerja ekspor Indonesia khususnya di sektor produk kayu.

“Kami yakin dengan Lisensi FLEGT kinerja ekspor Indonesia akan terdongkrak signifikan, meski persentasenya belum bisa kami tentukan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Mardjoko dalam sosialisasi Lisensi FLEGT di Yogyakarta, Rabu.

Dengan diraihnya Lisensi FLEGT bagi Indonesia pada 18 Agustus 2016, menjamin semua ekspor produk kayu Indonesia yang telah bersertifikat SVLK tidak perlu melalui uji tuntas yang biasanya menghabiskan 1.000-2.000 dolar AS per kontainer ukuran 20-40 feet. Diperkirakan Lisensi FLEGT akan secara resmi berlaku pada 15 November 2016.

“Tentu ini akan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia. Di saat negara-negara lain harus antre mengurus uji tuntas, Indonesia bisa langsung melenggang memasukkan produknya ke pasar Eropa,” kata Mardjoko.

Menurut dia, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memperoleh Lisensi FLEGT untuk produk kayu ke pasar Uni Eropa, jauh meninggalkan para pesaingnya seperti Afrika, negara-negara Amerika Latin, serta negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos, dan Tiongkok.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi berharap telah diakuinya Lisensi FELGT Indonensia di pasar Uni Eropa akan mendorong peningkatan kepemilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di kalangan pengusaha mebel.

“Kami berharap pengakuan Lisensi FLEGT Indonesia di Eropa mendorong pengusaha mebel bersemangat mengurus SVLK,” kata Laksmi.

Hingga saat ini, kata dia, kepemilikan SVLK di kalangan pengusaha mebel Indonesia masih jauh dari harapan. Padahal tanpa memiliki sertifikat SVLK, pengusaha mebel atau kerajinan kayu tidak dapat merasakan kemudahan-kemudahan ekspor produk kayu ke Eropa.

Menurut Laksmi, Pemerintah Pusat akan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar prosedur pengurusan berbagai perizinan sebagai prasyarat SVLK dapat dipermudah. “Selain memberikan pendampingan, kami akan terus berkoordinasi dengan Pemda agar perizinan semakin dipermudah,” kata Laksmi.

Ketua Bidang Aneka Kerajinan DPP Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Endro Wardoyo mengatakan hingga saat ini pengurusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) masih dirasa sulit bagi UKM sebab harus memiliki tempat usaha atau industri yang sesuai standar SVLK.

Endro mencontohkan untuk memiliki SVLK, pengusaha mebel atau kerajinan kayu harus sudah memiliki Surat Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan (HO). Sementara untuk mengurus izin itu setidaknya pengusaha mebel harus memiki tempat usaha yang representatif dan dinilai tidak mengganggu lingkungan.

“Padahal banyak yang tempat usaha kayunya menyatu dengan tempat tinggal dan ada di permukiman sehingga kerap dinilai tidak memenuhi syarat untuk memeroleh izin HO,” kata dia.

Selain izin HO, menurut Endro, pengusaha mebel skala UKM juga masih kesulitan dengan perizinan lainnya seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK), nomor identitas kepabeanan (NIK), serta analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Harapan kami ada solusi jangka pendek untuk mengurus perizinan yang tidak murah dan prosesnya cukup rumit di daerah,” kata dia.***3***

Sumber : http://jogja.antaranews.com/berita/341792/kemendag-meyakini-flegt-dongkrak-ekspor-produk-kayu